 |
| Petugas menghitung tumpukan uang rupiah. Sumber: Kontan |
UMKM Go Digital - Pemerintah resmi memperpanjang fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 April 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal diundangkan. Kebijakan ini menjawab pertanyaan besar jutaan pelaku usaha kecil: PPh final UMKM 0,5 persen masih berlaku di 2026, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang masa fasilitasnya berakhir pada tahun pajak 2024 atau 2025.
Dengan aturan baru ini, kelompok tersebut masih dapat
menggunakan skema pajak final yang sederhana hingga tutup tahun pajak 2026,
sepanjang memenuhi syarat omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.
PP 20/2026 merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022
tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Dalam beleid sebelumnya, wajib pajak orang pribadi hanya
boleh memanfaatkan tarif PPh final 0,5 persen selama maksimal tujuh tahun sejak
pertama kali terdaftar.
Batas waktu itu membuat sebagian pelaku usaha terutama yang
mendaftar sejak terbitnya PP 23/2018 sudah habis masa manfaatnya pada 2024
hingga awal 2026.
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Nomor regulasi | PP 20 Tahun 2026 |
| Ditandatangani | 22 April 2026 |
| Berlaku sejak | 22 April 2026 |
| Tarif PPh final | 0,5% dari omzet |
| Batas omzet | Rp 4,8 miliar/tahun |
| Merevisi | PP 55 Tahun 2022 |
Siapa yang Bisa Memanfaatkan?
Perpanjangan dalam PP 20/2026 secara spesifik menyasar dua
kelompok. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang masa pemanfaatan PPh final
0,5 persennya berakhir pada tahun pajak 2024 atau 2025 mereka mendapat
perpanjangan otomatis hingga akhir tahun pajak 2026.
Kedua, koperasi yang telah terdaftar sebelum PP 20/2026
berlaku dan masa fasilitasnya berakhir antara 2024 hingga 2029 kelompok ini
bahkan dapat memanfaatkan skema tersebut hingga tahun pajak 2029.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat
sekitar 542 ribu wajib pajak UMKM telah memanfaatkan insentif ini hingga 2025,
dengan dukungan anggaran pemerintah mencapai Rp 2 triliun.
Angka itu mencerminkan betapa luasnya jangkauan kebijakan
ini terhadap ekosistem usaha kecil nasional.
| Kelompok wajib pajak yang tercakup | Keterangan |
|---|---|
| WP orang pribadi (masa habis 2024–2025) | Hingga 2026 |
| Koperasi terdaftar sebelum PP 20/2026 (masa habis 2024–2029) | Hingga 2029 |
| Jasa pekerjaan bebas (tenaga ahli, agen, dll.) | Dikecualikan |
| Penghasilan yang sudah kena PPh final lain | Dikecualikan |
Ada Pengecualian yang Perlu Dicermati
PP 20/2026 tidak memberikan fasilitas ini secara blanket
kepada semua pelaku usaha kecil. Beberapa jenis penghasilan secara tegas
dikecualikan: jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti tenaga ahli,
olahragawan, agen iklan, moderator, pengajar, hingga agen asuransi tidak dapat
menggunakan tarif 0,5 persen ini.
Selain itu, penghasilan dari luar negeri yang telah dikenai
pajak di negara sumber, serta penghasilan yang sudah terkena PPh final
berdasarkan aturan tersendiri, juga tidak termasuk dalam cakupan fasilitas.
 |
| Purbaya sedang diwawancarai oleh wartawan. Sumber: Kontan |
Pasal 59 Dihapus: Apa Artinya?
Salah satu perubahan paling signifikan dalam PP 20/2026
adalah penghapusan Pasal 59 dari PP 55/2022. Pasal itu sebelumnya mengatur
batas waktu pemanfaatan PPh final bagi wajib pajak tertentu.
Dengan dihapusnya pasal tersebut, fleksibilitas bagi
pelaku UMKM untuk memanfaatkan skema pajak yang lebih sederhana ini menjadi
lebih terbuka, meski tetap dibatasi oleh ketentuan kelompok dan tahun pajak
yang diatur dalam pasal-pasal lain.
Pemerintah menyatakan latar belakang kebijakan ini adalah
kebutuhan memberikan kemudahan dan kesederhanaan administrasi perpajakan bagi
pelaku usaha kecil sejalan dengan agenda besar mendorong formalisasi dan
pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Langkah Praktis bagi Pelaku UMKM
Bagi pelaku UMKM yang ingin memastikan apakah mereka masuk kelompok yang bisa memanfaatkan perpanjangan ini, ada tiga hal yang perlu dicek: pertama, status wajib pajak (orang pribadi atau badan); kedua, tahun pertama kali memanfaatkan PPh final 0,5 persen untuk mengetahui kapan masa tujuh tahunnya berakhir; dan ketiga, apakah omzet tahunan masih di bawah Rp 4,8 miliar. Informasi lebih lanjut dan panduan teknis tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id.
